Krisis Malaysia Pertaruhan RI Pimpin Asean

text TEXT SIZE :
Share
Rohmat - Okezone
Ilustrasi

DENPASAR - Konflik Indonesia dan Malaysia akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011.

Oleh karena itu, penyelesaian lewat jalur diplomasi menjadi pilihan yang tepat. "Diplomasi tidak menunjukkan kelemahan sikap bangsa, justru menunjukkan kekuatan argumentasi dalam suasana persahabatan antarbangsa," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/9/2010).

Kekuatan Indonesia bakal ditunjukkan saat digelarnya pertemuan dengan negeri jiran itu bertempat di Kinibalu, Malaysia, pada 6 September ini.

Menlu Marty menjelaskan, persoalan dihadapi Indonesia dengan Malaysia bukan hanya masalah bilateral antarkedua negara saja. "Ini menyangkut stabilitas regional di kawasan Asean," katanya mengingatkan. Oleh karena itu, lanjut Marty, Indonesia lebih memilih cara-cara yang baik lewat perundingan diplomatik, dalam menentukan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara-negara Asean dan dunia internasional, ujar Marty, bakal melihat Indonesia. Apakah bisa menjadi negara yang mampu memayungi kestabilan wilayah atau tidak. "Ini saya kira yang harus lebih ditekankan,” tegasnya usai bertemu Menlu Thailand Kasit Piromya, di Hotel Westin, Nusa Dua Kabupaten Badung.

Menurut dia selama ini, Indonesia dalam posisi sebagai negara yang bisa memberi solusi. “Negara Asean maupun dunia tengah menunggu peran kita," kata dia. Harapan itu semakin besar seiring dipilihnya Indonesia sebagai Ketua Asean pada 2011.

“Pada tahun 2011 Indonesia menjadi Ketua Asean sehingga memilki beban semakin besar. Untuk menunjukkan bahwa kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik," katanya. Selain itu, Indonesia juga akan membuktikan untuk tidak membiarkan situasi yang bisa merugikan kepentingan nasional dan regional.

Menyinggung penilaian lemahnya diplomasi Indonesia terhadap negeri Jiran itu, Marty menegaskan, bahwa semua sistem terkait dengan masalah tersebut sudah berjalan baik seperti saat proses pembebasan petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga tekanan agar Malaysia menghormati batas wilayah RI.